Presiden Jokowi Enggan Ikut Campur Fatwa MUI soal Gafatar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, pemerintah tidak bisa ikut campur tangan. Lantaran bukan pada domainnya dari pihak eksekutif.

"Itu kewenangan di MUI kalau di pemerintah bisa teknisnya ke Mendagri, Mensos, Kapolri juga Pemda. Kan ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah baik itu Kemendagri kepolisian maupun pemerintah daerah. Kalau fatwa itu kan soal keyakinan," ujar Johan di Komplek Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Sementara yang menjadi kewenangan pemerintah adalah masalah keamanan, dan itu telah secara khusus diperintahkan oleh Jokowi kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

"Misalnya soal pengamanan Gafatar itu juga tadi dibahas," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin telah mengeluarkan fatwa sesat bagi Organisasi Gafatar. Bagi pengikutnya telah dinyatakan keluar dari agama islam dan telah murtad.

Ma'ruf mengatakan, bagi eks anggota Gafatar yang tidak sepenuhnya mengikuti ajaran dan paham Gafatar bukan termasuk keluar dari agama Islam. Bagi golongan ini, MUI meminta mereka agar meninggalkan ajaran Gafatar.

Gafatar, kata dia, terbukti melakukan pencampuradukan atau sinkretisme tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. MUI Pusat telah memfatwa sesat bagi Gafatar.

news 07.40